Pelarangan Prostitusi di Indramayu

NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG
PROSTITUSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Menimbang :

• bahwa Prostisusi adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Norma Agama dan Kesusilaan yang berdampak Negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat;
• bahwa dalam upaya menertibkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap praktek-praktek Prostitusi di Kabupaten Indramayu dipandang perlu menertibkan suatu ketentuan yang mengatur tentang Prostitusi;
• bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3 Seri B.1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 13 Seri D.6).

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
INDRAMAYU TENTANG PROSTITUSI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

• “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
• “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
• “Kepala Daerah” adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
• “Prostitusi” adalah mempergunakan badan sendiri sebagai Alat Pemuas Seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan;
• ”Pelacuran” adalah suatu perbuatan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan Kelamin dengan lawan jenisnya dan menerima pembayaran baik berupa uang maupun bentuk lainnya.

BAB II
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 2

Siapapun dilarang mendirikan dan atau mengusahakan serta menyediakan tempat untukmelakukan Prostitusi,

Pasal 3

Selain Larangan dalam Pasal 2 tersebut di atas, siapapun dilarang baik secara sendiri maupun kelompok, melakukan, menghubungkan, mengusahakan dan menyediakan orang untuk melakukan Perbuatan Prostitusi.

Pasal 4

Larangan dimaksud pada Pasal 3 berlaku juga bagi siapapun yang karena Tingkah Lakunya patut diduga dapat menimbulkan atau mengorbankan Perbuatan Prostitusi.

Pasal 5

Siapapun di jalan umum atau di tempat yang kelihatan dari jalan umum atau di tempat dimana umum dapat masuk dilarang dengan perkataan, isyarat, tanda atau cara lain membujuk atau memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan Prostitusi.

Pasal 6

Siapapun yang Kelakuannya/Tingkah Lakunya dapat menimbulkan dugaan bahwa ia Pelacur dilarang ada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung minum, tempat hiburan, di gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan atau lorong-lorong, berhenti atau berjalan kaki atau berkenderaan bergerak kian kemari.

Pasal 7

Pelaku Prostitusi baik laki-laki maupun perempuannya dikenakan sanksi dengan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 8

1. Kepala Daerah berhak memerintahkan untuk menutup tempat-tempat yang menurut penilaian dan keyakinannya digunakan Perbuatan Prostitusi.
2. Penanggung jawab tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima tamu ditempatnya dengan maksud melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 3.
3. Tidak termasuk tamu seperti dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah:

• Orang yang berdomisili di tempat tersebut yang status dominisilinya dapat dipertanggungjawabkan;
• Keluarga penanggung jawab yang terikat karena Perkawinan yang sah;
• Orang-orang yang kedatangannya di tempat itu karena menjalankan sesuatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan Kesusilaan;
• Pengawal/Pejabat yang karena kepentingan melaksanakan tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 9

1. Barang siapa yang melanggar Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Hukuman Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.
3. Penyidikan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini berwenang:

• Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
• Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukanpemeriksaan;
• Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diritersangka;
• Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
• Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
• Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
• Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
• Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
• Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal 24 Juni 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

H.OPE MUSTOFA

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 24 Juni 1999
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
TAHUN 1999 NOMOR 19