Presiden Harus Bertanggung Jawab Terhadap Konflik Agama

Oleh : Agnes Dwi
Laporan Aksi Solidaritas untuk HKBP

Ribuan masa solidaritas untuk jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sudah mulai berkumpul di samping monas, tepatnya depan patung kuda sejak pukul 11.30 wib. Mereka datang dari berbagai gereja di wilayah Jakarta, Bogor dan Bekasi. Dengan mengenakan pakaian hitam-hitam masa solidaritas lintas agama juga turut hadir dalam aksi tersebut.

Barisan terdepan dari masa aksi terlihat beberapa orang mengenakan masker dan menyilang mulutnya dengan plester hitam. Hal ini mengandung simbol bahwa negara telah membelanggu masyarakat untuk beribadah dan tidak mendengarkan aspirasi jemaat HKBP untuk beribadah. Selain itu masa juga membawa bendera merah putih setangah tiang. Menurut Koordinator aksi, simbol yang dibawa hari adalah duka cita yang mendalam atas kekerasan terhadap jemaat HKBP.

Aksi yang digelar Minggu, 15 Agustus 2010 merupakan akumulasi dari berbagai kasus kekerasan berbasis agama yang masih terus terjadi, seperti yang baru saja terjadi di HKBP Pondok Timur Bekasi. Aksi yang digelar hari ini rencananya akan bergerak menuju istana negara, dan ingin menemui presiden. Namun polisi yang sudah berjaga sejak siang menahan masa aksi di halaman luar monas. Barikade polisi yang demikian kuat akhirnya menghadang masa aksi untuk menuju istana.

Dalam aksi tersebut hadir Inayah Abdurrahman Wahid, putri bungsuGus Dur. Dalam orasinya ia menyampaikan bahwa negara telah gagal melindungi warga negara. Seharusnya pemerintah bertanggung jawab terhadap kekerasan berbasis agama yang terjadi. Selain itu Inayah berjanji akan ikut mendampingi perjuangan jemaat HKBP dalam memperoleh haknya. Ajakan tersebut dibuktikan dengan tetap setia mendampingi masa aksi meskipun hujan sempat turun.

Selain orasi yang dilakukan oleh perwakilan berbagai gereja, hadir pula perwakilan dari Garda Bangsa. Dalam orasinya ketua umum Garda Bangsa menyampaikan dukungan sampai matai terhadap jemaat HKBP. Sebagai bukti keseriusannya, ia juga menyampaikan bahwa ormas-ormas tersebut masih mengganggu HKBP, maka akan berhadapan langsung dengan Garda Bangsa. Negara ini bukan negara Islam, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang seharusnya menjamin semua agama untuk beribadah dan berkembang, demikan papar lebih lanjut ketua umum Garda Bangsa.

Masa aksi juga menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah terutama presiden; seharusnya presiden bertanggung jawab terhadap hak warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan UUD 45, UU No 32 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konevenan Internasional Hak Sipil politik, Deklarasi Universal HAM. Tuntutan kedua yaitu, negara harusnya menindak tegas kelompok-kelompok vigilante terhadap penganut agama lain. Selain itu tuntan terhadap pencabutan perundang-undangan yang diskriminarif, yang membelenggu hak atas kebebesan beribadah, beragama dan berkeyakinan.

Masa aksi juga menyampaikan bahwa negara seharusnya mengurusi ranah publik, seperti kemiskinan, pengangguran, buruh, nelayan, miskin kota bukan mengurus urusan agama yang merupakan ranah privat. Masa aksi yang tidak dapat mendekati istana negara merasa kecewa karena keinginan mereka menggelar ibadah dihadang ratusan polisi. Guna menghindari konflik maka diputuskan aksi masa menggelar ibadah di halaman luar monas. Ibadah yang digelar dalam teriknya matahari tersebut, diikuti dengan hikmat dan haru.

Ribuan jemaat yang mengenakan pakaian hitam dan bendera setengah tiang terlihat begitu antusias dalam aksi tersebut. Masa aksi akan menggelar aksi lanjutan sampai presiden mendengarkan aspirasi masyarakat yang tidak mendapatkan hak mereka beribadah di berbagai wilayah. Siapapun dinegeri ini tidak berhak membelenggu kebebasan beragama kelompok masyarakat tertentu karena desakan atau dorongan kelompok lain. Pertanyaan selanjutnya, apakah presiden mendengarkan aspirasi rakyat? Atau masih sibuk melakukan pencitraan ditengah konflik panas yang tersaji di negeri ini.

Rakyat makin letih menghadapai berbagai persoalan bangsa, sudah selayaknya presiden bertindak. Jangan biarkan rakyat menjadi korban atas kekisruhan negara yang dibiarkan. Pekerjaan presiden adalah menjalankan amanat dan konstitusi, bukan melakukan pencitraan dan mengabaikan masyarakat. Hentikan dan segera ambil tindakan sekarang juga.