Penghujung tahun 2011, Indonesia kembali menorehkan sejarah pahit dalam penegakan hukum dimana Walikota Bogor Diani Budiarto kembali melakukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) dengan tetap melarang ibadah dan perayaan Natal di GKI Yasmin Bogor. 29 Desember 2011 bahkan kekerasan kembali menimpa kelompok Syiah di Sampang Madura.
Jakarta, 18 Agustus 2011. Sehari setelah perayaan kemerdekaan RI yang ke-66, Telapak meluncurkan sebuah paket informasi mengenai perjuangan masyarakat adat di Indonesia. Telapak berharap paket informasi ini dapat lebih menguatkan dukungan publik terhadap perjuangan masyarakat adat.
08/18/2011 - 15:56
Aksi Bersama Rakyat Indonesia Peringatan 23 tahun demonstrasi rakyat 8888, Pembunuhan dan Penahanan di Burma:
23 tahun telah berlalu demonstrasi rakyat Burma tanggal 8 Agustus 1988 menggulingkan pemerintahan Ne Win. Segera setelah itu militer secara brutal memberangus gerakan tersebut. Sekitar 10.000 orang telah dibunuh, hilang, dan ribuan lainnya ditahan hingga kini. Beberapa diantaranya mati misterius dalam penjara dan ribuan lainnya melarikan diri ke luar negeri hidup tanpa status.
08/09/2011 - 11:18
Catatan atas Peradilan Kasus Penyerangan Ahmadiyah Cikeusik Banten
1. Penyerangan dan pembantaian anggota jemaat Ahmadiyah di Cikeusik Banten, 6 Februari 2011 merupakan kekerasan paling keji yang menimpa jemaat Ahmadiyah Indonesia setidaknya dalam lima tahun terakhir. Kekejian itu bahkan dapat disaksikan dengan vulgar oleh mata publik domestik dan internasional.
The hearts of Indonesian people are with the people of Norway as news spreads about the bombing in Oslo and massacre in Utoeya. Today, the people of Indonesia stand with our Norwegian friends.
Setiap anak berhak mendapatkan informasi, pendidikan, perlindungan dari pelecehan seksual dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Hal itu sudah tertuang dalam 10 hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 1989.
Pada kisaran awal bulan Juni lalu DPR-RI telah melaksanakan serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum terkait revisi UU No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Kami prihatin dan protes kepada salah seorang komisioner Komnas HAM, Saharuddin Daming, atas pernyataan sikapnya di berbagai media massa dan dalam berbagai pertemuan, pelatihan yang tidak menunjukan sikap sebagai anggota Komnas HAM dan tidak berpijak pada hukum HAM nasional maupun internasional.
Demi pencerahan dan kesetaraan untuk keadilan perempuan, kami Yayasan Jurnal Perempuan menolak sosialiasi yang dilakukan Komunitas Istri Penurut sebagai sosialiasi terhadap perendahan martabat perempuan sebagai manusia.
